Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan

A. Agenda setting

            1. Pengertian Agenda settinguk

Untuk mengetahuai tentang agenda setting kita harus mencari tahu apa itu masalah kebijakan. Karena masalah kebijakan yang nantinya akan dibuat agenda setting. Masalah kebijakan (lester dan stewart,2000) adalah kondisi yang menimbulkan ketidak puasan masyarakat sehingga perlu dicari penyelesaianya. Sedangkan agenda setting adalah suatu tahap diputuskanya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (ripley 1985)

Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Sehingga agenda setting menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Agenda setting adalah tahap penjelas tahapan kebijakan lainya. Didalam masalalah kebijakan dan agenda setting ini nantinnya akan dapat diketahuai kearah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya.Dalam penentuan kebijakan public sangatlah dipengaruhi oleh factor lingkungan.

2. Masalah kebijakan

Untuk menelaah isi atau masalah kebijakan, menurut Ripley perlu dipahami terlebih dahulu kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Contoh : Penaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Masalah kebijakan dalam penaikan harga BBM adalah dari segi naiknya harga minyak mentah dunia yang berpengaruh pada perekonomian suatu Negara. Dengan naiknya harga minyak mentah dunia, pemerintah memiliki permasalahan tentang BBM apakah nantinya pemerintah akan menaikan atau akan tetap pada harga awal.

Jika pemerintah menaikan harga BBM masalah dari kebijakan akan luas dampaknya. Terutama dari segi ekonomi mengingat daya beli masyarakat kita yang masih rendah. Sehingga masyarakat miskin akan bertambah. Atau dari segi social, dengan biaya produksi yang tingggi para pengusaha akan menekan biaya produksi, dan biasanya pengusaha dalam upay penekanaan biaya produksi akan mem-PHK karyawan.

Dengan masalah yang vital dan menyangkut masyarakat banyak. Pemerintah dituntut untuk bijak dalam mengambil kebijakan ini, karena masalah ini menyangkut masyarakat banyak. Dan pemerintah itu sendiri.

3. Hubungan masyarakat pemerintah dalam agenda setting

Perlu dipahami bahwa dalam agenda setting muncul kometisi dikalangan actor. Mereka melontarkan berbagai issue yang akan dijadikan agenda pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kompetisi yang ada. Issue dari actor dan kelompok supay menjadi agenda kebijakan.

Menurut davies (dalam lester dan stewart,2000) ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh aktor dan kelompok dalam berkompetisi yaitu 1.Inisiasi maalah yang timbul didalam masyarakat yang mendorong masing-masing individu melakukan aksi. 2. Difusi mentranformasikan masalah agar menjadi perhatian pemerintah. 3. prosesing mengkonversikan isu kedalam item-item agenda.

Jika kita melihat kebijakan tentang penaikan Harga BBM dari hubungan masyarakat dan pemerintah. Didalam kebijakan ini terjadi pro dan Kontra antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat turun kejalan sebagai aksi penentangan kebijakan, dengan asumsi jika BBM dinaikan maka beban Hidup masyarakat akan naik dan melihat masyarakat kita yang sebagian besar masih jauh dibawah garis kemiskinan.

Disisi lain pemerintah yang dilematis antara menekan  agar APBN tetap setabil. Jika menaikan harga BBM tentunya akan pemerintah akan dapat mengurangi supsidi terhadap BBM. Dan jika tidak menaikan maka APBN akan terkuras dan akan mengalami kekurangan.

4. Saluran akses dan actor-aktor.

Saluran akses dan actor-aktor, dalam masalah Kenaikan BBM saluran yang dipakai oleh actor adalah yang pertama adalah partai politik berperan sebagai pengkaji, dibadan legeslatif beberapa partai menolak atas kenaikan harga BBM tapi beberapa lagi menerima dan setuju atas kenaikan harga BBM. Dan disinilah kebijakan itu terjadi perdebatan walau ahirnya sura penolak kebijakan Kenaikan BBM kalah banyak.

Saluran kedua adalah Media massa, baik masyarakat dan pemerintah menyalurkan opininya lewat media. Opini sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat, opini yang setuju dan tidak. Media berperan sebagai sarana penyalur opini masyarakat dan pemerintah.

5. Persepsi Perancang Agenda

Dalam hal ini persepsi perancang kebijakan ini adalah pemerintah dan para politisi yang duduk didalam legeslatif.

B. Formulasi Kebijakan

1. pengertian formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan Publik (lester dan Stewart), sebuah tahap dalam proses kebijakan dalam mana sebuah isu yang menjadi agenda memerintah diteruskan dalam bentuk hokum publik. Pendapat ini sebenarnya hanya menegaskan apa yang diketengahkan oleh Bauer maupun Easton. Karena pengagendaan suatu isu pada dasrnya proses artikulasi dan agregasi yang merupakan fungsi input. Sedangkan yang disebut hokum publik tidak lain adalah output system politik.

Contoh : Dalam hal ini formulasi kebijakan publik adalah penggodokan tentang penaikan harga BBM atau tidak. Dalam proses ini terjagi di dalam pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan legeslatif sebagai badan pengontrol pemerintah.

2. Aktor-aktor perumus kebijakan

Kajian terhadap actor perumus kebijakan merupakan hal yang penting. Para actor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan. Sesuai dengan pendapat lester dan stewart (2000). Para actor perumus kebijakan terdiri dari, agensi Pemerintah yang terdiri dari birokrat karier. Kantor kepersidenan, seringkali presiden terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Kongres (lembaga Legeslatif) badan ini dikenal merupakan perumus kebijakan publik. Kelompok kepentingan,  kelompok kepentingan biasanya hanya terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat spesifik.

Contoh : Aktor actor perumus kebijakannya adalah pemerintah dan legeslatif  yang saling bekerja sama. Pemerintah sebagai pembuat suatu kebijakan dan legeslatif sebagai badan pengontrol pemerintahan, agar dalam penaikan harga tidak terlalu merugikan masyarakat nantinya.

3. Model Perumusan Kebijakan.

Model perumusan kebijakan publik merupakan pengambilan keputusan dari berbagai alternative. Dalam pengambilan keputesan biasanya mempertimbangkan anatara untung rugi dan  keefisiennya suatu kebijakan (model rasional komherensif).

Dalam model perumusan kebijakan publik dalam proses ini factor actor akan melakukan pendefinisian suatu masalah ( input) kemudian di konvertasi untuk dibuat kebijakan yang pas dan hasil dari input dan konversi adalah output yang berupa kebijakan.  Namun dalam prosis input koversi dan output faktor lingkungan sebagai penerima kebijakan berpengaruh cukup besar. Karena nantinya setelah kebijkan dibuat dan ditolak oleh lingkungan penerima kebijakan maka akan dip roses kembali untuk di buat model kebijakan yang baru. Yang sesuai dengan lingkungan penerima kebijakan.

            Contoh : dalam kebijakan ini akhirnya dinaikan harga BBM walaupun menuai kontro, pemerintah tetap menaikan harga BBM, pemerintah beranggapan bahwa penaikan merupakan langkah satu-satunya agar APBN tetap aman. Dan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai).