Jumat, 29 April 2011

Pemberdayaan masyarakat


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap Negara dihadapkan pada tantangan baru. Globalisasi dan perdagangan bebas makin membuat batas antar Negara seakan tidak ada lagi. Perkembangan ekonomi makin mengglobal. Hal ini mengakibatkan pasar domestic dan pasar internasional makin tipis batasnya. Menipisnya batas menjadikan persaingan semakin berat. Implikasinya, pertimbangan keunggulan kompetitif menjadi factor utama untuk dapat bertahan.
Untuk dapat bertahan, maka tiap Negara harus dapat bersaing dengan Negara lain. Sebagai syarat utama dalam bersaing dengan Negara adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi menjadi penting karena sebagai syarat demokrasi adalah salah satunya tingkat ekonomi yang tinggi, selain tingkat pendidikan tinggi dan kecerdasan berpolitik tinggi.
Dalam menciptakan ketahanan ekonomi maka diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam proses persaingan global yang makin berat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah untuk memandirikan masyarakat lewat potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga pemberdayaan dalam pelaksanaanya adalah dari, untuk, dan oleh rakyat.
PNPM (Program Negara Pemberdayaan Masyarakat) hadir di RT 05 RW 03 kelurahan Purwokerto Lor. Sebelumnya, pemberdayaan masyarakat menggunakan nama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perkotaan). Masyarakat menjadi subyek dalam program ini. Masyarakat diberdayakan untuk dapat berperan serta aktif melalui program ini.  

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1. Bagaimana kaitan pelaksanaan P2KP dalam upaya pemberdayaan masyarakat?
2.    Bagaiman hambatan dalam pelaksanaan P2KP?
                                                                             
BAB IV
PEMBAHASAN

A. P2KP Dalam Pemberdayaan Masyarakat
            PNPM P2KP nampaknya menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat kelurahan Purwokerto Lor, khususnya di RT 05 RW 03. PNPM P2KP dilaksanakan dalam tiga program yaitu lingkungan, ekonomi, dan social. Di wilayah kelurahan Purwokerto Lor telah dilaksanakan program PNPM P2KP dalam bidang lingkungan dan sosial. Dalam bidang lingkungan yaitu adanya normalisasi saluran drainase. Normalisasi dilakukan karena terjadi pendangkalan pada saluran air, sehingga perlunya upaya pengerukan. Sedangkan dalam bidang social adalah berupa pelengkapan Posyandu. Pelaksanaan program dalam bidang ekonomi belum dapat dilaksanakan karena beberapa hal yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. 
Pelaksanaan PNPM P2KP mendapatkan bantuan dana baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap kecamatan mendapat total bantuan sebesar Rp.500.000.000 per kecamatan. Dalam tiap kecamatan dibagi berdasar banyaknya RT masing-masing kecamatan. Di kecamatan Purwokerto Timur terdapat 44 RT. Maka untuk pembagian besarnya dana yang diterima untuk tiap RT tergantung pada pengajuan proposal anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program oleh masing-masing RT. Secara keseluruhan, baik dalam pelaksanaan program lingkungan dan program social, RT 05 RW 03 mendapat bantuan dana sebesar Rp 9.000.000.
Dari dana yang telah dikeluarkan untuk masing-masing RT, maka dana tersebut perlu dibagi untuk pelaksanaan dua program tersebut. Program lingkungan mendapat bantuan sebesar 6 juta dari pemerintah. Tentu saja, hanya dengan 6 juta saja tidak dapat menutupi keseluruhan pembiayaan normalisasi saluran drainase. Masyarakat sangat berperan penting di sini. Sisa pembiayaan yang dibutuhkan menggunakan hasil swadaya masyarakat. Kontribusi masyarakat cukup besar dalam program lingkungan ini, hingga dapat menutupi setengah dari total pembiayaan. Kontribusi masyarakat termasuk di dalamnya adalah berupa tenaga pelaksana, konsumsi tiap hari selama proses pengerjaan, dan berupa bantuan dana. Dalam  waktu 15 hari dapat dilakukan pengerukan tanah keras sepanjang 200 m untuk menormalkan saluran drainase.
Sebelum diputuskan normalisasi sebagai program yang harus segera dilaksanakan, diadakan musyawarah tentang kebutuhan masyarakat dalam bidang lingkungan. Musyawarah dalam bidang lingkungan dilakukan oleh mayoritas kaum bapak melalui acara arisan yang dilaksanakan tiap minggu. Dalam bidang lingkungan, ternyata masyarakat menyampaikan beberapa pendapat tentang kebutuhan akan lingkungan RT 05 RW 03. Diantaranya adalah pembuatan gudang KGR (gudang peralatan kematian), renovasi siskamling, pemugaran empat rumah warga, dan normalisasi saluran drainase. Karena dana yang tersedia terbatas maka perlu ada prioritas dalam pelaksanaanya. Akhirnya diputuskan oleh warga melalui musyawarah bahwa normalisasai saluran drainase menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya banjir ketika datang hujan lebat di wilayah sekitar  RT 05 RW 03. Dan sekarang, berdasarkan pengakuan warga dan ketua RT setempat, tidak pernaha lagi terjadi banjir.
Selain bidang lingkungan, pelaksanaan P2KP juga diarahkan pada bidang social. Dalam bidang social rencana program dimusyawarahkan oleh mayoritas kaum ibu melalui arisan yang diadakan tiap bulan.  Hanya ada tiga Program Jangka Menengah dalam bidang social. Masyarakat mengusulkan posyandu sebagai prioritas utama, selain bantuan terhadap usia lanjut, dan bantuan terhadap anak putus sekolah. Pelaksanaan bidang social yaitu dengan pengadaan sarana dan prasarana posyandu. Pengadan sarana dan prasarana posyandu dirasa mendesak, Karena peralatan yang sudah ada dirasa kurang lengkap. Sehingga diharapkan dengan pengadaan sarana dan prasarana posyandu masyarakat dapat dimudahkan untuk mengakses kesehatan bagi balita dan dengan pelayanan yang lengkap.
Tahapan PNPM P2KP dilaksanakan melalui, pertama, sosialisasi, kemudian dilanjutkan pada rembug kesiapan warga, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat, Perencanaan Jangka Menengah, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan Bantuan Langsung Masyarakat. Dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat, tiap RT mewakilkan satu orang untuk menjadi salah satu kandidat BKM di kelurahan. Pemilihan BKM ini dilakukan melalui penunjukan oleh warga masyarakat RT 05 RW 03 dalam musyawarah. Tidak criteria yang ditentukan dalam pemilihan calon BKM. Dari empat puluh calon BKM yang diajukan masing-masing RT, hanya akan dipilih menjadi 11 anggota BKM. Untuk wilayah RT 05 RW 03 calon BKM tidak terpilih.
Setelah pembentukan BKM, perlu dibentuk juga KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Untuk pembentukan KSM RT 05 RW 03 tidak ada criteria khusus. Semua dilakukan berdasarkan kesediaan masing-masing warga dan berdasar kepercayaan dari warga. Untuk KSM ada pada tiap RT. Tiap KSM mengajukan satu proposal. Sehingga di RT 05 RW 03 terdapat dua KSM yang sudah terbentuk, satu KSM untuk bidang lingkungan dan satu KSM lain untuk bidang social. Hanya saja untuk KSM bidang ekonomi tidak terbentuk, atau bahkan tidak akan terbentuk. Karena warga masyarakat tidak ada yang mau menjadi KSM untuk bidang ekonomi. Semua tahapan ini dilaksanakan melalui pertemuan warga tiap bulanya yaitu berupa arisan dan dasawisma. Media para Ibu untuk mengungkapkan pendapat melalui dasawisma, sedangan para Bapak dapat melalui arisan bulanan.
Pada akhirnya, pelaksanaan P2KP dalam upaya pemberdayaan masyarakat cukup berhasil dilaksanakan di wilayah RT 05 RW 03. Masyarakat sadar akan kebutuhan bersama dalam program lingkungan dan sosial. Pemberdayaan masyarakat yang berjalan terlihat dari swadaya masyarakat, baik dari segi dana maupun  kegiatan teknis-nya, dan keikutsertaanya dalam musyawarah.
Perubahan yang dirasakan setelah program lingkungan, khususnya, dilaksanakan adalah tidak lagi terjadi banjir saat hujan deras turun yang biasanya terjadi di wilayah Rt 05 Rw 03. Dan yang lebih menariknya lagi adalah pembagian program berdasarkan jenis kelamin terjadi di wilayah ini. Untuk program posyandu ditangani oleh kaum Ibu, sedangkan normalisasi saluran drainase ditangani oleh kaum Bapak.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan P2KP Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Proses musyawarah sangat ditekankan pada proses pengambilan keputusan di program ini. Begitupun di RT 05 RW 03, sosialisasi mengenai program ini dan proses musyawarah dilakukan bebarengan dengan arisan bulan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Hal ini dikarenakan pada saat itulah umumnya para warga berkumpul. Karena agenda penting dalam P2KP adalah pemberdayaan, maka salah satu yang penting di sini adalah proses pengambilan keputusan. Semua warga dipancing untuk mengeluarkan pendapat tentang apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan di lingkungan Purwokerto Lor ini. Masyarakat memang turut aktif untuk hadir dalam forum, namun, lagi-lagi yang mengeluarkan pendapat pada forum hanyalah relawan yang secara ekonomi posisinya dapat dikatakan mampu. Bisa jadi alasan kurang aktifnya dalam memberikan pendapat dikarenakan ada kecenderungan tidak PD saat akan mengungkapkan pendapatnya dari peserta yang dianggap kurang mampu dari yang lain. Secara garis besar salah satu hambatan yang ada pada proses pengambilan keputusan adalah tidak turut sertanya semua warga dalam memberikan pendapatnya. Begitu terlihat, perbedaan antara kalangan ekonomi mampu dan tidak mampu, yaitu berupa dominasi kalangan ekonomi mampu terhadap forum.
Kendala dari program yang telah dilaksanakan sejak April 2007, yaitu terkait jumlah relawan yang minim. Minimnya jumlah relawan dikarenakan kurangnya kesempatan waktu yang dimiliki masing-masing warga untuk secara continue berpartisipasi. Selain itu, juga dikarenakan pengetahuan yang minim mengenai program yang akan dilaksanakan sehingga berdampak pada kurangnya tenaga ahli untuk normalisasi saluran drainase. Pada akhirnya jumlah relawan tersisa hanya lima orang. Kurangnya tenaga teknis berakibat pada pembuatan proposal yang mandeg di tengah jalan. Masyarakat memang sangat antusias akan kedatangan PNPM P2KP. Namun, karena rasa antusias tersebutlah yang menjadikan masyarakat seakan bergantung pada bantuan pemerintah, tidak mandiri melalui swadaya.  Sehingga meskipun tidak memberikan kontribusi secara nyata dalam pemberian pendapat, mereka tetap antusias dan berkontribusi melalui uang.
Kendala lain adalah kurangnya kepercayaan warga antar satu sama lain yang berakibat pada terselesaikannya pembuatan proposal untuk bidang ekonomi. Bahkan, bisa dipastikan program dalam bidang ekonomi akan berjalan alot.  Hal ini terkait dengan persyaratan pembentukan kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari tiga sampai empat orang. Pelaksanaan bidang ekonomi dilaksanakan dengan jalan pemberian dana usaha yang harus dikembalikan lagi pada pemerintah. Dengan ketua sebagai penanggungjawab atas pengembalian dana usaha tiap warga di kelompoknya masing-masing. Namun, kesan yang menempel pada warga Rt 05 Rw 03 Kelurahan Purwokerto Lor akan kebiasaan yang sulit (tidak disiplin) untuk mengembalikan pinjaman. Maka tidak ada orang yang berani mencalonkan diri sebagai ketua kelompok. Karena sebagai ketua kelompok berarti dia harus bertanggung jawab atas pengembaliandana usaha dari anggota kelompoknya.
Sosialaisasi dan musyawar penentuan program dilasksanakan oleh masyarakat melalui arisan baik arisan bapak dan arisan ibu. Ternyata melalui titu penyampaian pendapat menjadi lebih mudah. Masyarakat baik yang mampu maupun kurang mampu dapat memebrukan pendapatnya.
Selain normalisasi saluran drainase, dalam Perencanaan Jangka Menengah juga sedang disiapkan untuk diadakanya bedah rumah, pavingisasi untuk mendapatkan jalan setapak yang ramah lingkungan, gudang KGR (untuk kematian), dan dalam bidang ekonomi. Namun, lagi-lagi beberapa kendala harus dihadapi yang mengakibatkan hanya dua program mampu berjalan. 
Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan
A.                Alasan Pemilihan Kriteria





BAB V
KESIMPULAN dan SARAN

A.    Kesimpulan
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas mengenai kriteria ketua Himapol yang ideal beserta alasanya menurut mahasiswa Ilmu politik 2007 yaitu antara lain:




B.     Saran
Dari penjelasan di atas mengenai kriteria ketua Himapol, maka saran yang dapat diajukan adalah:














DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanapiah. 2003, Format-Format Penelitian Sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hani Handoko, T. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE UGM. Yogyakarta.

Syamsiar, Indradi, 2000. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Malang

Lexy J Moleong.2003. Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Milles, Matthew. Huberman, A.Michael. 1992, Analisis Data Kualitatif. Jakarta:Universitas Indonesia.

Susilo, Martoyo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.

Toha, Miftah. 1984. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta:Rajawali.








0 komentar:

Poskan Komentar

Jumat, 29 April 2011

Pemberdayaan masyarakat


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap Negara dihadapkan pada tantangan baru. Globalisasi dan perdagangan bebas makin membuat batas antar Negara seakan tidak ada lagi. Perkembangan ekonomi makin mengglobal. Hal ini mengakibatkan pasar domestic dan pasar internasional makin tipis batasnya. Menipisnya batas menjadikan persaingan semakin berat. Implikasinya, pertimbangan keunggulan kompetitif menjadi factor utama untuk dapat bertahan.
Untuk dapat bertahan, maka tiap Negara harus dapat bersaing dengan Negara lain. Sebagai syarat utama dalam bersaing dengan Negara adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi menjadi penting karena sebagai syarat demokrasi adalah salah satunya tingkat ekonomi yang tinggi, selain tingkat pendidikan tinggi dan kecerdasan berpolitik tinggi.
Dalam menciptakan ketahanan ekonomi maka diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam proses persaingan global yang makin berat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah untuk memandirikan masyarakat lewat potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga pemberdayaan dalam pelaksanaanya adalah dari, untuk, dan oleh rakyat.
PNPM (Program Negara Pemberdayaan Masyarakat) hadir di RT 05 RW 03 kelurahan Purwokerto Lor. Sebelumnya, pemberdayaan masyarakat menggunakan nama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perkotaan). Masyarakat menjadi subyek dalam program ini. Masyarakat diberdayakan untuk dapat berperan serta aktif melalui program ini.  

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1. Bagaimana kaitan pelaksanaan P2KP dalam upaya pemberdayaan masyarakat?
2.    Bagaiman hambatan dalam pelaksanaan P2KP?
                                                                             
BAB IV
PEMBAHASAN

A. P2KP Dalam Pemberdayaan Masyarakat
            PNPM P2KP nampaknya menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat kelurahan Purwokerto Lor, khususnya di RT 05 RW 03. PNPM P2KP dilaksanakan dalam tiga program yaitu lingkungan, ekonomi, dan social. Di wilayah kelurahan Purwokerto Lor telah dilaksanakan program PNPM P2KP dalam bidang lingkungan dan sosial. Dalam bidang lingkungan yaitu adanya normalisasi saluran drainase. Normalisasi dilakukan karena terjadi pendangkalan pada saluran air, sehingga perlunya upaya pengerukan. Sedangkan dalam bidang social adalah berupa pelengkapan Posyandu. Pelaksanaan program dalam bidang ekonomi belum dapat dilaksanakan karena beberapa hal yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. 
Pelaksanaan PNPM P2KP mendapatkan bantuan dana baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap kecamatan mendapat total bantuan sebesar Rp.500.000.000 per kecamatan. Dalam tiap kecamatan dibagi berdasar banyaknya RT masing-masing kecamatan. Di kecamatan Purwokerto Timur terdapat 44 RT. Maka untuk pembagian besarnya dana yang diterima untuk tiap RT tergantung pada pengajuan proposal anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program oleh masing-masing RT. Secara keseluruhan, baik dalam pelaksanaan program lingkungan dan program social, RT 05 RW 03 mendapat bantuan dana sebesar Rp 9.000.000.
Dari dana yang telah dikeluarkan untuk masing-masing RT, maka dana tersebut perlu dibagi untuk pelaksanaan dua program tersebut. Program lingkungan mendapat bantuan sebesar 6 juta dari pemerintah. Tentu saja, hanya dengan 6 juta saja tidak dapat menutupi keseluruhan pembiayaan normalisasi saluran drainase. Masyarakat sangat berperan penting di sini. Sisa pembiayaan yang dibutuhkan menggunakan hasil swadaya masyarakat. Kontribusi masyarakat cukup besar dalam program lingkungan ini, hingga dapat menutupi setengah dari total pembiayaan. Kontribusi masyarakat termasuk di dalamnya adalah berupa tenaga pelaksana, konsumsi tiap hari selama proses pengerjaan, dan berupa bantuan dana. Dalam  waktu 15 hari dapat dilakukan pengerukan tanah keras sepanjang 200 m untuk menormalkan saluran drainase.
Sebelum diputuskan normalisasi sebagai program yang harus segera dilaksanakan, diadakan musyawarah tentang kebutuhan masyarakat dalam bidang lingkungan. Musyawarah dalam bidang lingkungan dilakukan oleh mayoritas kaum bapak melalui acara arisan yang dilaksanakan tiap minggu. Dalam bidang lingkungan, ternyata masyarakat menyampaikan beberapa pendapat tentang kebutuhan akan lingkungan RT 05 RW 03. Diantaranya adalah pembuatan gudang KGR (gudang peralatan kematian), renovasi siskamling, pemugaran empat rumah warga, dan normalisasi saluran drainase. Karena dana yang tersedia terbatas maka perlu ada prioritas dalam pelaksanaanya. Akhirnya diputuskan oleh warga melalui musyawarah bahwa normalisasai saluran drainase menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya banjir ketika datang hujan lebat di wilayah sekitar  RT 05 RW 03. Dan sekarang, berdasarkan pengakuan warga dan ketua RT setempat, tidak pernaha lagi terjadi banjir.
Selain bidang lingkungan, pelaksanaan P2KP juga diarahkan pada bidang social. Dalam bidang social rencana program dimusyawarahkan oleh mayoritas kaum ibu melalui arisan yang diadakan tiap bulan.  Hanya ada tiga Program Jangka Menengah dalam bidang social. Masyarakat mengusulkan posyandu sebagai prioritas utama, selain bantuan terhadap usia lanjut, dan bantuan terhadap anak putus sekolah. Pelaksanaan bidang social yaitu dengan pengadaan sarana dan prasarana posyandu. Pengadan sarana dan prasarana posyandu dirasa mendesak, Karena peralatan yang sudah ada dirasa kurang lengkap. Sehingga diharapkan dengan pengadaan sarana dan prasarana posyandu masyarakat dapat dimudahkan untuk mengakses kesehatan bagi balita dan dengan pelayanan yang lengkap.
Tahapan PNPM P2KP dilaksanakan melalui, pertama, sosialisasi, kemudian dilanjutkan pada rembug kesiapan warga, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat, Perencanaan Jangka Menengah, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan Bantuan Langsung Masyarakat. Dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat, tiap RT mewakilkan satu orang untuk menjadi salah satu kandidat BKM di kelurahan. Pemilihan BKM ini dilakukan melalui penunjukan oleh warga masyarakat RT 05 RW 03 dalam musyawarah. Tidak criteria yang ditentukan dalam pemilihan calon BKM. Dari empat puluh calon BKM yang diajukan masing-masing RT, hanya akan dipilih menjadi 11 anggota BKM. Untuk wilayah RT 05 RW 03 calon BKM tidak terpilih.
Setelah pembentukan BKM, perlu dibentuk juga KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Untuk pembentukan KSM RT 05 RW 03 tidak ada criteria khusus. Semua dilakukan berdasarkan kesediaan masing-masing warga dan berdasar kepercayaan dari warga. Untuk KSM ada pada tiap RT. Tiap KSM mengajukan satu proposal. Sehingga di RT 05 RW 03 terdapat dua KSM yang sudah terbentuk, satu KSM untuk bidang lingkungan dan satu KSM lain untuk bidang social. Hanya saja untuk KSM bidang ekonomi tidak terbentuk, atau bahkan tidak akan terbentuk. Karena warga masyarakat tidak ada yang mau menjadi KSM untuk bidang ekonomi. Semua tahapan ini dilaksanakan melalui pertemuan warga tiap bulanya yaitu berupa arisan dan dasawisma. Media para Ibu untuk mengungkapkan pendapat melalui dasawisma, sedangan para Bapak dapat melalui arisan bulanan.
Pada akhirnya, pelaksanaan P2KP dalam upaya pemberdayaan masyarakat cukup berhasil dilaksanakan di wilayah RT 05 RW 03. Masyarakat sadar akan kebutuhan bersama dalam program lingkungan dan sosial. Pemberdayaan masyarakat yang berjalan terlihat dari swadaya masyarakat, baik dari segi dana maupun  kegiatan teknis-nya, dan keikutsertaanya dalam musyawarah.
Perubahan yang dirasakan setelah program lingkungan, khususnya, dilaksanakan adalah tidak lagi terjadi banjir saat hujan deras turun yang biasanya terjadi di wilayah Rt 05 Rw 03. Dan yang lebih menariknya lagi adalah pembagian program berdasarkan jenis kelamin terjadi di wilayah ini. Untuk program posyandu ditangani oleh kaum Ibu, sedangkan normalisasi saluran drainase ditangani oleh kaum Bapak.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan P2KP Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Proses musyawarah sangat ditekankan pada proses pengambilan keputusan di program ini. Begitupun di RT 05 RW 03, sosialisasi mengenai program ini dan proses musyawarah dilakukan bebarengan dengan arisan bulan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Hal ini dikarenakan pada saat itulah umumnya para warga berkumpul. Karena agenda penting dalam P2KP adalah pemberdayaan, maka salah satu yang penting di sini adalah proses pengambilan keputusan. Semua warga dipancing untuk mengeluarkan pendapat tentang apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan di lingkungan Purwokerto Lor ini. Masyarakat memang turut aktif untuk hadir dalam forum, namun, lagi-lagi yang mengeluarkan pendapat pada forum hanyalah relawan yang secara ekonomi posisinya dapat dikatakan mampu. Bisa jadi alasan kurang aktifnya dalam memberikan pendapat dikarenakan ada kecenderungan tidak PD saat akan mengungkapkan pendapatnya dari peserta yang dianggap kurang mampu dari yang lain. Secara garis besar salah satu hambatan yang ada pada proses pengambilan keputusan adalah tidak turut sertanya semua warga dalam memberikan pendapatnya. Begitu terlihat, perbedaan antara kalangan ekonomi mampu dan tidak mampu, yaitu berupa dominasi kalangan ekonomi mampu terhadap forum.
Kendala dari program yang telah dilaksanakan sejak April 2007, yaitu terkait jumlah relawan yang minim. Minimnya jumlah relawan dikarenakan kurangnya kesempatan waktu yang dimiliki masing-masing warga untuk secara continue berpartisipasi. Selain itu, juga dikarenakan pengetahuan yang minim mengenai program yang akan dilaksanakan sehingga berdampak pada kurangnya tenaga ahli untuk normalisasi saluran drainase. Pada akhirnya jumlah relawan tersisa hanya lima orang. Kurangnya tenaga teknis berakibat pada pembuatan proposal yang mandeg di tengah jalan. Masyarakat memang sangat antusias akan kedatangan PNPM P2KP. Namun, karena rasa antusias tersebutlah yang menjadikan masyarakat seakan bergantung pada bantuan pemerintah, tidak mandiri melalui swadaya.  Sehingga meskipun tidak memberikan kontribusi secara nyata dalam pemberian pendapat, mereka tetap antusias dan berkontribusi melalui uang.
Kendala lain adalah kurangnya kepercayaan warga antar satu sama lain yang berakibat pada terselesaikannya pembuatan proposal untuk bidang ekonomi. Bahkan, bisa dipastikan program dalam bidang ekonomi akan berjalan alot.  Hal ini terkait dengan persyaratan pembentukan kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari tiga sampai empat orang. Pelaksanaan bidang ekonomi dilaksanakan dengan jalan pemberian dana usaha yang harus dikembalikan lagi pada pemerintah. Dengan ketua sebagai penanggungjawab atas pengembalian dana usaha tiap warga di kelompoknya masing-masing. Namun, kesan yang menempel pada warga Rt 05 Rw 03 Kelurahan Purwokerto Lor akan kebiasaan yang sulit (tidak disiplin) untuk mengembalikan pinjaman. Maka tidak ada orang yang berani mencalonkan diri sebagai ketua kelompok. Karena sebagai ketua kelompok berarti dia harus bertanggung jawab atas pengembaliandana usaha dari anggota kelompoknya.
Sosialaisasi dan musyawar penentuan program dilasksanakan oleh masyarakat melalui arisan baik arisan bapak dan arisan ibu. Ternyata melalui titu penyampaian pendapat menjadi lebih mudah. Masyarakat baik yang mampu maupun kurang mampu dapat memebrukan pendapatnya.
Selain normalisasi saluran drainase, dalam Perencanaan Jangka Menengah juga sedang disiapkan untuk diadakanya bedah rumah, pavingisasi untuk mendapatkan jalan setapak yang ramah lingkungan, gudang KGR (untuk kematian), dan dalam bidang ekonomi. Namun, lagi-lagi beberapa kendala harus dihadapi yang mengakibatkan hanya dua program mampu berjalan. 
Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan
A.                Alasan Pemilihan Kriteria





BAB V
KESIMPULAN dan SARAN

A.    Kesimpulan
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas mengenai kriteria ketua Himapol yang ideal beserta alasanya menurut mahasiswa Ilmu politik 2007 yaitu antara lain:




B.     Saran
Dari penjelasan di atas mengenai kriteria ketua Himapol, maka saran yang dapat diajukan adalah:














DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanapiah. 2003, Format-Format Penelitian Sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hani Handoko, T. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE UGM. Yogyakarta.

Syamsiar, Indradi, 2000. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Malang

Lexy J Moleong.2003. Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Milles, Matthew. Huberman, A.Michael. 1992, Analisis Data Kualitatif. Jakarta:Universitas Indonesia.

Susilo, Martoyo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.

Toha, Miftah. 1984. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta:Rajawali.








Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants for single moms