Minggu, 01 Mei 2011

Politik : Ekonomi Pasar Uang Lahirkan Kapitalisme Malas

Ekonomi Pasar Uang Lahirkan ‘Kapitalis Malas’
Oleh: Ir Liem Siok Lan MSc  *)
UNTUK memahami sistem perekonomian dunia saat ini, kita sebaiknya menelisik bagaimana kelompok pemagang kapital papan atas dunia membangun dan membesarkan sistem keuangan dunia. Ketika penjajahan teritorial tidak mungkin dilanjutkan, mereka secara sistematis mengubah model penjajahan, dari semula penjajahan teritori diganti dengan penjajahan ekonomi. Maka dikembangkanlah paham baru yang disebut nasionalisme, sebuah paham yang menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan maupun kepentingan internasional sekalipun.
Paham ini sesungguhnya bikinan Barat, namun kemudian dikembangkan secara pesat justru di Timur yaitu di negara-negara jajahan. Dengan berkembangnya paham nasionalisme, maka di banyak negara jajahan muncul perjuangan dan sebagian lagis ecara damai mengadakan persiapan untuk merdeka. Maka pada era tersebut, bangsa-bangsa terjajah baik melalui perjuangan maupun yang tidak, satu persatu mereka merdeka membentuk negara yang dikelola oleh bangsanya sendiri.
Sesungguhnya dengan kemerdekaan yangd iwujudkan pada negara-negara jajahan, mereka meninggalkan dua bom waktu yang kelak di kemudian hari digunakan sebagai alat mereka untuk menerapkan penjajahan baru, yaitu penjajahan ekonomi. Dua bom waktu tersebut adalah Bank Central dan Pemerintah. Bank Central tugasnya untuk mencetak uang kertas. Sementara itu tugas Pemeirntah adalah memaksa agar warga negaranya menggunakan uang tersebut sebagai satu-satunya alat transaksi/tukar yang sah.
Kemerdekaan yang mereka berikan sesungguhnya semu, karena sejak saat itu sebetulnya kedaulatan rakyat telahd iserahkan kepada dua pihak yaitu Fund Manager dan Politisi. Fund Manager memainkan pesan dalam pengelolaan perekonomian negara melalui berbagai instrumen keuangan. Sedangkan politisi tugansya membuat aturan perundang-undagan untuk diterapkan di masing-masing negara. Untuk kepentingan ini kemudian diciptakan ilmu-ilmu yang dikembangkan di sekolah-sekolah dan pertguruan tinggi untuk membenarkan praktik penjajahan baru ini. Melalui teori-teori pengelolaan ekonomi utamanya, keuangan negara versi mereka lengkap dengan gelar kelimuan mulai dari S1, S2 dan juga S3.
Tanpa disadari perbankan hampir semua negara kini masuk dalam jaringan mereka. Lihat saja untuk transfer uangd alam bentuk US Dolar, perbankan negara manapun diharuskan melalui Federal Reseve (Fed). Padahal Fed itu sendiri bukanlah Bank Central negara Amerika. Fed adalah milik sekelompok Bankir papan atas dunia, bukanlah milik USA sebagai negara. Fed secara sepihak bisa mencetak uang kertas US Dolar tanpa ada lembaga dunia manapun yang bisa mengontrolnya. Dengan cara ini pendholiman sekelompok pemegang kapital terhadap bangsa-bangsa dari negara berkembang melalui praktik nilai tukar mata uang, fasilitas pinjaman, dan instrumen keuangan lainnya. Mereka kemudian menciptakan lembaga Pasar Uang tak terkecuali di negara-negara berkembang bekas negara-negara jajahan.
Atas nama globalisasi mereka kemudian menggulirkan perdagangan bebas (Pasar Bebas), namun di sisi lain mereka menerapkan Copy Right (Hak Paten). Artinya, industri negara-negara berkembang dipaksa untuk bersaing dengan produk-produk industri dari negara-negara maju. Sementara hasil produk dari negara-negara berkembang sulit dipasarkan karena terkendala oleh Hak Paten. Sebuah persaingan yang tidak ’fair’ namun sah karena diback-up melalui tata perdagangan dunia dnegan wadah WTO.
Kembali kelompok negara berkembang dirugikan secara sah dan rasional yang diatasnamakan aturan main globalisasi. Setelah model penguasaan kekayaan secara langsung melalui pembangunan industri tidak lagi efisien akibat banyaknya masalah sosial yang harus dihadapi, mereka membuat konglomerat lokal di masing-masing negara. Melalui model konglomerasi dan Pasar uang di negara-negara berkembang inilah mereka mengelola kekayaannya di belahan bumi manapun.
Paradoks Kapitalisme
Praktek penguasaan ekonomi melalui pasar uang dunia ini kemudian melahirkan model ”Kapitalisme Malas” karena dengan permainan ”Uang Beranak Uang” (money makes money) di pasar uang tanpa kegiatan ekonomi secara riil. Mereka hanya memperdagangkan uang dan kertas-kertas berharga dengan berbagai turunan dan ikutannya (derivatifnya). Dengan cara ini mereka tidak perlu repot-repot menghadapi masalah sosial sebagaimana dalam bisnis di bidang sektor riil, seperti repotnay perijinan, pemogokan buruh, dan lain-lainnya. Hal inilah yang membuat perekonomian dunia dewasa ini terbelah menjadi 2 (dua) yaitu sektor riil dan sektor moneter.
Perkembangan sektor moneter begitu pesatnya, empat puluh kali bila dibandingkan sektor riil. Sebagai contoh, perdagangan Valuta saja tiap hari mencapai 2,4 triliun USD, sementara keseluruhan sektor riil hanya mencapai 4 triliun USD per hari. Artinya, dari 1 (satu) cabang saja dalam hal ini Valuta asing (Money Changer) sudah mencapai 54% (empat puluh enam persen), belum lagi penjualan saham, aneka Bonds, dan Surat-surat berharga lainnya.
Model perekonomian yang demikian ini melahirkan gelembung ekonomi (Bubble Economy), akibat yang diperdagangkan adalah kertas. Berbeda dalam sektor riil yang dikelola benar-ebnar ada barangnya. Sejumlah ahli bahkan menyimpulkan bahwa sektor moneter dewasa ini menguasai 76% kehidupan dunia, sisanya baru tersebar pada aspek kehidupan lainnya.
Lengkap sudah penjajahan baru telah mereka wujudkan secara paripurna, tidak hanya terhadap negara-negara bekas jajahan, tapi juga kepada semua negara yang masuk menjadi bagian,s ebagian lagi malah menjaid epmain dalam sistem perekonomian dunia dewasa ini. Tanpa nama mereka muncul di permukaan, dnia kini mereka kuasai. Maka kejadian besar dari soal perang dan gejolak politik serta urusan sosial, utamanya di negara-negara berkembang dan terlebih pada negara yang elit politiknya ’nggeragas’ (rakus/serakah) dan ’crongohan’ (sikap lapar tak terkendali) seperti di Indonesia, tidak bisa lepas peran mereka. Sudha barang tentu dalam prakteknya ditempuh secara legal konstitusional, kelihatannya alami,s egalanya penuh kewajaran sampai-sampai sang penguasa sendiri tidak merasa kalau dirinya tak lebih adalah boneka yang mereka mainkan.
Atas nama negara dan demi kepentingan pembangunan rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan pemerintah malah dihadapi oleh negara. Dalam konteks ini di Indonesia, melalui pertauran perundang-undangan yang sah, dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, TNI yang semula adalah alat perjuangan yang bersama rakyat telah berhasil mengusir penjajah, kemudian berubah menjadi alat kekuasaan yang pada hakekatnya adalah kepajangan tangan kepentingan kapitalis. Rakyat yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah kemudian diposisikan sebagai musuh negara. Maka jatuhnya korban dalam jumlah yang tidak kecil pun tak bisa dihindari.
Namun demikian ketika sang penguasa tidak lagi menguntungkan dan apalagi membahayakan kepentingan mereka, dengan mudahnya dijatuhkan tak peduli umur pemerintahan baru beberapa bulan seperti yang dialami Rezim Soeharto. Sayang sekali kesadaran Soeharto bahwa dirinya tak lebih adalah boneka dari kekuatan kapitalis sangat terlambat, maka ketika penampilan Soeharto dianggap membahayakan sang majikan pun harus melengserkannya.
Dari sisi dinamika politik semuanya berjalan wajar dan natural, tapi kalau dicermati dari aliran dana sesungguhnya jatuhnya Soeharto bukan disebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto saat itu, tapi semata-mata karena rekayasan ”sang majikan” yang tidak lagi nyaman atau bahkan merasa terganggu dengan penampilan Soeharto saat itu. Sejarah berulang, campur tangan asing kembali terjadi seperti yang pernah dialami oleh Bung Karno untuk mengawali lahirnya rezim Orde Baru.
Dalam kaitan pengelolaan ekonomi dunia, melalui negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional mereka memberi bantuan dalam bentuk pinjaman kepada negara-negara berkembang. Dalam kenyataannya model yang diterapkan harus mengakomodasi kepentingan mereka dan harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka kembangkan. Dalam kenyataannya upaya mereka di negara-negara berkembang pada umumnya gagal. Salah stau penyebab utamanya karena elit negara yang dibantunya korup. Mereka bersembunyi pada elit yang korup. Melalui elit yang korup mereka dengan mudah mengendalikan pengelolaan perrekonomian negara-negara yang dibantunya. Maka lisensi tambang dan monopoli pasar pun mereka kuasai bersama kroni dalam negeri.
Dalam proses pengelolaan ekonomi yang demikian itu semuanya berjalan natural dan juga konstitusional, semuanya kelihatan tanpa paksaan dari pihak manapun. Waktu terus berjalan, kegagalan demi kegagalan perekonomian sejumlah negara silih berganti. Dampak ikutan berupa pada krisiss sosial akhirnya pun terjadi di banyak negara. Batas lentur gelembung ekonomi (Bubble Economy) berulang kali terlewati, maka terjadinya krisis yang menimpa lembaga-lembaga keuangan dunia papa atas sekalipun tidak bisa dihindari. Sistem perekonomian dunia yang tergelar juga telah melahirkan ketimpangan sosial yang luar biasa tidak hanya di lingkungan negara masing-masing, tapi juga antar negara dan kawasan. Dan dampak sampingan berupa rusaknya lingkungan hidup pun akhirnya melewati ambang batas kewajaran, akhirnya kini dunia terancam kpunahan akibat kenaikan suhu bumi yang dikenal dengan issue ”Global Warming”.
Kini segalanya berubah, justru kelompok pemagang kapital kelas dunia sendiri yang kemudian terpecah, sebagian menyadari atas kekeliruan sistem perekonomian dunia yang mereka besarkan selama ini. Diantara mereka kini menjadi penggiat dalam mengoreksinya sekaligus “menebus dosa” atas andil besar mereka dalam merusak lingkungan hidup dengan kampanye “Global Warming”-nya. Bila di masa lalu mereka memanfaatkan elit yang rakus, tak peduli rakyat negara yang dibantunya termarginalkan dan kemudian perekonomian negara yang dibantu semakin terpuruk, kini sebaliknya. Yakni, mereka tidka bersahabat dengan elit yang korup dan bahkan menghindarinya melalui isu “the death of government”, “the end of state”, “bordeless world”, “global village” dan lain-lain. Bantuan yang mereka berikan dipersyaratkan untuk langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Keadaan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi bangsa kita, karena Indonesia sangatlah cocok untuk dijadikan obyek uji coba tatanan baru ekonomi dunia ke depan. Jumlah penduduk yang cukup besar (sekitar 245 juta) adalah pasar yang cukup besar. Kekayaan alam yang melimpah dan wilayahnya yang luas, serta letaknya yang berada di daerah tropis, sangat memungkinkan untuk dijadikan obyek percobaan model baru tata dunia ke depan.
Bangsa ini tidka perlu melawan siapa pun, tapi tidaklah pantas sebuah bangsa yang hidup dalam Negara yang dilimpahi kekayaan alam dan berkah yang berlebih menjadi pengemis dengan “batok emas”. Dan tidaklah lucu, rakyatnya harus kelaparan bagai tikus mati kelaparan di lumbung padi. Sebagai bangsa, memang tidak mungkin kita menutup diri dari pengaruh globalisasi, pengalaman sejumlah Negara malah sebaliknya bias memanfaatkan globalisasi.
Sebagai bangsa kita juga harus bias memanfaatkan globalisasi, sehingga tidak terus kehilangan momentum seperti yang dicontohkan negara tetangga, RRC umpamanya, ia berhasil mengeruk devisa yang sangat besar (lebih dari 2 triliun USD). Ternyata 86% perusahaan yang terdaftar dalam 10 (sepuluh) besar Money Market dunia adalah milik perusahaan RRC yang didaftarkan melalui perusahaan Negara-negara lain. Thailand berhasil menjadi pintu masuk perdagangan agro bisnis seperti durian, klengkeng, papaya, dan lain-lainnya. Padahal, asal usul buah-buahan tersebut adalah kenang-kenangan Bung Karno kepada Ratu Sirikit. Klengkeng yang berasal dari Indonesia kini membanjiri dunia, termasuk ke Indonesia tempat asal klengkeng tersebut.
Begitu juga Malaysia, kini menjadi penentu harga minyak kelapa sawit (CPO) dunia, sementara kebunnya sebagian besar berada di Indonesia. Kini Malaysia mencangkan sebagai pintu masuk Pariwisata Asia. Perusahaan penerbangan BUMN Malaysia, Air Asia, kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan berkah yang didatangkan adanya Pasar Uang. Setiap uang yang masuk ke kas Air Asia langsung menaikkan harga sahamnya. Kini jaringan penerbangan Air Asia sudah memasuki hamper seluruh kota besar Asia, bahkan juga ke Eropa. Dengan slogan Trully Asia, Malaysia dalam reklamenya kemudian menampilkan sejumlah kesenian Negara tetangga sesuai jairngan penerbangan Air Asia. Salah stau diantaranya adalan tarian Reog Ponorogo dan tarian Pendet dari Bali. Reaksi public spontan dikembangkan sejumlah elit berupa kemarahan rakyat kepada Malaysia, bendera Malaysia dibakar oleh demonstran di beberapa daerah. Sementara pemerintahan kita selama ini diam tidak melihat bahwa kearifan  dan keunggulan lokal kita begitu banyak bisa dijual kepada dunia untuk mendatangkan rezeki bagi rakyatnya.
Tata Dunia Baru
Maka ke depan kita haruss bergandengan tangan dengan siapa pun, bukan untuk meminta belas kasihan guna menambah utang melalui institusi keuangan dunia, tapi untuk bersama-sama bersatu padu mengkoreksi tata perekonomian dunia yang ada saat ini agar bisa menguntungkan semua pihak baik bagi pemegang kapital, rakyat negara-negara sahabat, dan terlebih negara-negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Di sisi lain, kita tidak perlu menghamba kepada siapa pun, tidka juga terhadap kelompok pemegang kapital yang nyata-nyata mengendalikan sistem perekonomian dunia. Penyikapan kita cukuplah dengan mengajak semua pihak untuk bekerjasama secara setara dengan prinsip saling menguntungkan. Karena bumi memang milik semua, tapi juga ironi kalau kekayaan alam pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang begitu melimpah ruah, namun rakyat kita kemudian jadi penonton dalam proses pengurasan kekayaan alam seperti yang terjadi selama ini.
Pendek kata, ke depan kita bias mandiri, bekerja sama dengan siapa pun apalagi dengan pemegang capital kelas dunia, untuk menyelamatkan dunia dari kepunahan, menciptakan keseimbangan baru agar penampilan dunia ke depan lebih sejuk, damai, penuh keseimbangan, dikelola secara terbuka untuk kepentingan bersama.
Ini bukan cuma wacana. Kalau kita perhatikan dunia sekarang dihebohkan dnegan krisis ekonomi secara bergantian, serta perang dunia ketika dalam bentuk “currency war”. China bermaksud menggeser peran US dolar sebagai mata uang yang diakui dunia. Artinya apa? Bentuk-bentuk mata uang adalah kesepakatan adanya Negara-negara dan merupakan diplomasi formal antar Negara, yang merupakan bentuk formal perantara tukar menukar komoditi antar Negara. Keberadaan negara diatur melalui eksistensi mata uangnya dan untuk itu dibuat aturan main pertukaran barang antar negara melalui diplomasi mata uang. Kesepakatan ini kini menjadi sumber pertikaian yang dianggap sebagai potensi perang dunia III.
Apakah negara-negara sudah tidak mengakui adanya sistem yang menjadi kesepakatan antar negara selama ini? Yang ternyata mendominasi mayoritas bangsa-bangsa di dunia selama ini? Lalu apa yang harus kita perbuat dalam menyikapi hal tersebut? Apakah diam saja dan sibuk urusan “tetek bengek” di dalam negeri yang tidak kunjung usai?
Untuk menyongsong perubahan tersebut, diperlukan prasarat dari diri kita yang harus kita wujudkan terlebih dahulu yaitu berupa perubahan sistem kenegaraan yang menjaamin kedaulatan berada di tangan rakyat, tidak terdistorsi, justeru oleh aturan kenegaraan yang diamanatkan dalam UUD seperti yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Untuk maksud tersebut diperlukan perubahan “mind set” segenap elit bangsa khususnya pimpinan nasional yang menempatkan rakyat sebagai majikan dan pemerintah adalah pelayan rakyat. Pilihan lain adalah Indonesia punah. (**)
*) Ir Liem Siok Lan MSc (Justiani) adalah Mantan Penasihat Presiden Thailand, Thaksin; Presiden CEO Asia Pasific SMarT Development and FInacing; Lulusan S2 McGill Canada; Jebolan S3 Cybernomics/Greenomics eDinar University.

0 komentar:

Poskan Komentar

Minggu, 01 Mei 2011

Politik : Ekonomi Pasar Uang Lahirkan Kapitalisme Malas

Ekonomi Pasar Uang Lahirkan ‘Kapitalis Malas’
Oleh: Ir Liem Siok Lan MSc  *)
UNTUK memahami sistem perekonomian dunia saat ini, kita sebaiknya menelisik bagaimana kelompok pemagang kapital papan atas dunia membangun dan membesarkan sistem keuangan dunia. Ketika penjajahan teritorial tidak mungkin dilanjutkan, mereka secara sistematis mengubah model penjajahan, dari semula penjajahan teritori diganti dengan penjajahan ekonomi. Maka dikembangkanlah paham baru yang disebut nasionalisme, sebuah paham yang menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan maupun kepentingan internasional sekalipun.
Paham ini sesungguhnya bikinan Barat, namun kemudian dikembangkan secara pesat justru di Timur yaitu di negara-negara jajahan. Dengan berkembangnya paham nasionalisme, maka di banyak negara jajahan muncul perjuangan dan sebagian lagis ecara damai mengadakan persiapan untuk merdeka. Maka pada era tersebut, bangsa-bangsa terjajah baik melalui perjuangan maupun yang tidak, satu persatu mereka merdeka membentuk negara yang dikelola oleh bangsanya sendiri.
Sesungguhnya dengan kemerdekaan yangd iwujudkan pada negara-negara jajahan, mereka meninggalkan dua bom waktu yang kelak di kemudian hari digunakan sebagai alat mereka untuk menerapkan penjajahan baru, yaitu penjajahan ekonomi. Dua bom waktu tersebut adalah Bank Central dan Pemerintah. Bank Central tugasnya untuk mencetak uang kertas. Sementara itu tugas Pemeirntah adalah memaksa agar warga negaranya menggunakan uang tersebut sebagai satu-satunya alat transaksi/tukar yang sah.
Kemerdekaan yang mereka berikan sesungguhnya semu, karena sejak saat itu sebetulnya kedaulatan rakyat telahd iserahkan kepada dua pihak yaitu Fund Manager dan Politisi. Fund Manager memainkan pesan dalam pengelolaan perekonomian negara melalui berbagai instrumen keuangan. Sedangkan politisi tugansya membuat aturan perundang-undagan untuk diterapkan di masing-masing negara. Untuk kepentingan ini kemudian diciptakan ilmu-ilmu yang dikembangkan di sekolah-sekolah dan pertguruan tinggi untuk membenarkan praktik penjajahan baru ini. Melalui teori-teori pengelolaan ekonomi utamanya, keuangan negara versi mereka lengkap dengan gelar kelimuan mulai dari S1, S2 dan juga S3.
Tanpa disadari perbankan hampir semua negara kini masuk dalam jaringan mereka. Lihat saja untuk transfer uangd alam bentuk US Dolar, perbankan negara manapun diharuskan melalui Federal Reseve (Fed). Padahal Fed itu sendiri bukanlah Bank Central negara Amerika. Fed adalah milik sekelompok Bankir papan atas dunia, bukanlah milik USA sebagai negara. Fed secara sepihak bisa mencetak uang kertas US Dolar tanpa ada lembaga dunia manapun yang bisa mengontrolnya. Dengan cara ini pendholiman sekelompok pemegang kapital terhadap bangsa-bangsa dari negara berkembang melalui praktik nilai tukar mata uang, fasilitas pinjaman, dan instrumen keuangan lainnya. Mereka kemudian menciptakan lembaga Pasar Uang tak terkecuali di negara-negara berkembang bekas negara-negara jajahan.
Atas nama globalisasi mereka kemudian menggulirkan perdagangan bebas (Pasar Bebas), namun di sisi lain mereka menerapkan Copy Right (Hak Paten). Artinya, industri negara-negara berkembang dipaksa untuk bersaing dengan produk-produk industri dari negara-negara maju. Sementara hasil produk dari negara-negara berkembang sulit dipasarkan karena terkendala oleh Hak Paten. Sebuah persaingan yang tidak ’fair’ namun sah karena diback-up melalui tata perdagangan dunia dnegan wadah WTO.
Kembali kelompok negara berkembang dirugikan secara sah dan rasional yang diatasnamakan aturan main globalisasi. Setelah model penguasaan kekayaan secara langsung melalui pembangunan industri tidak lagi efisien akibat banyaknya masalah sosial yang harus dihadapi, mereka membuat konglomerat lokal di masing-masing negara. Melalui model konglomerasi dan Pasar uang di negara-negara berkembang inilah mereka mengelola kekayaannya di belahan bumi manapun.
Paradoks Kapitalisme
Praktek penguasaan ekonomi melalui pasar uang dunia ini kemudian melahirkan model ”Kapitalisme Malas” karena dengan permainan ”Uang Beranak Uang” (money makes money) di pasar uang tanpa kegiatan ekonomi secara riil. Mereka hanya memperdagangkan uang dan kertas-kertas berharga dengan berbagai turunan dan ikutannya (derivatifnya). Dengan cara ini mereka tidak perlu repot-repot menghadapi masalah sosial sebagaimana dalam bisnis di bidang sektor riil, seperti repotnay perijinan, pemogokan buruh, dan lain-lainnya. Hal inilah yang membuat perekonomian dunia dewasa ini terbelah menjadi 2 (dua) yaitu sektor riil dan sektor moneter.
Perkembangan sektor moneter begitu pesatnya, empat puluh kali bila dibandingkan sektor riil. Sebagai contoh, perdagangan Valuta saja tiap hari mencapai 2,4 triliun USD, sementara keseluruhan sektor riil hanya mencapai 4 triliun USD per hari. Artinya, dari 1 (satu) cabang saja dalam hal ini Valuta asing (Money Changer) sudah mencapai 54% (empat puluh enam persen), belum lagi penjualan saham, aneka Bonds, dan Surat-surat berharga lainnya.
Model perekonomian yang demikian ini melahirkan gelembung ekonomi (Bubble Economy), akibat yang diperdagangkan adalah kertas. Berbeda dalam sektor riil yang dikelola benar-ebnar ada barangnya. Sejumlah ahli bahkan menyimpulkan bahwa sektor moneter dewasa ini menguasai 76% kehidupan dunia, sisanya baru tersebar pada aspek kehidupan lainnya.
Lengkap sudah penjajahan baru telah mereka wujudkan secara paripurna, tidak hanya terhadap negara-negara bekas jajahan, tapi juga kepada semua negara yang masuk menjadi bagian,s ebagian lagi malah menjaid epmain dalam sistem perekonomian dunia dewasa ini. Tanpa nama mereka muncul di permukaan, dnia kini mereka kuasai. Maka kejadian besar dari soal perang dan gejolak politik serta urusan sosial, utamanya di negara-negara berkembang dan terlebih pada negara yang elit politiknya ’nggeragas’ (rakus/serakah) dan ’crongohan’ (sikap lapar tak terkendali) seperti di Indonesia, tidak bisa lepas peran mereka. Sudha barang tentu dalam prakteknya ditempuh secara legal konstitusional, kelihatannya alami,s egalanya penuh kewajaran sampai-sampai sang penguasa sendiri tidak merasa kalau dirinya tak lebih adalah boneka yang mereka mainkan.
Atas nama negara dan demi kepentingan pembangunan rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan pemerintah malah dihadapi oleh negara. Dalam konteks ini di Indonesia, melalui pertauran perundang-undangan yang sah, dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, TNI yang semula adalah alat perjuangan yang bersama rakyat telah berhasil mengusir penjajah, kemudian berubah menjadi alat kekuasaan yang pada hakekatnya adalah kepajangan tangan kepentingan kapitalis. Rakyat yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah kemudian diposisikan sebagai musuh negara. Maka jatuhnya korban dalam jumlah yang tidak kecil pun tak bisa dihindari.
Namun demikian ketika sang penguasa tidak lagi menguntungkan dan apalagi membahayakan kepentingan mereka, dengan mudahnya dijatuhkan tak peduli umur pemerintahan baru beberapa bulan seperti yang dialami Rezim Soeharto. Sayang sekali kesadaran Soeharto bahwa dirinya tak lebih adalah boneka dari kekuatan kapitalis sangat terlambat, maka ketika penampilan Soeharto dianggap membahayakan sang majikan pun harus melengserkannya.
Dari sisi dinamika politik semuanya berjalan wajar dan natural, tapi kalau dicermati dari aliran dana sesungguhnya jatuhnya Soeharto bukan disebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto saat itu, tapi semata-mata karena rekayasan ”sang majikan” yang tidak lagi nyaman atau bahkan merasa terganggu dengan penampilan Soeharto saat itu. Sejarah berulang, campur tangan asing kembali terjadi seperti yang pernah dialami oleh Bung Karno untuk mengawali lahirnya rezim Orde Baru.
Dalam kaitan pengelolaan ekonomi dunia, melalui negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional mereka memberi bantuan dalam bentuk pinjaman kepada negara-negara berkembang. Dalam kenyataannya model yang diterapkan harus mengakomodasi kepentingan mereka dan harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka kembangkan. Dalam kenyataannya upaya mereka di negara-negara berkembang pada umumnya gagal. Salah stau penyebab utamanya karena elit negara yang dibantunya korup. Mereka bersembunyi pada elit yang korup. Melalui elit yang korup mereka dengan mudah mengendalikan pengelolaan perrekonomian negara-negara yang dibantunya. Maka lisensi tambang dan monopoli pasar pun mereka kuasai bersama kroni dalam negeri.
Dalam proses pengelolaan ekonomi yang demikian itu semuanya berjalan natural dan juga konstitusional, semuanya kelihatan tanpa paksaan dari pihak manapun. Waktu terus berjalan, kegagalan demi kegagalan perekonomian sejumlah negara silih berganti. Dampak ikutan berupa pada krisiss sosial akhirnya pun terjadi di banyak negara. Batas lentur gelembung ekonomi (Bubble Economy) berulang kali terlewati, maka terjadinya krisis yang menimpa lembaga-lembaga keuangan dunia papa atas sekalipun tidak bisa dihindari. Sistem perekonomian dunia yang tergelar juga telah melahirkan ketimpangan sosial yang luar biasa tidak hanya di lingkungan negara masing-masing, tapi juga antar negara dan kawasan. Dan dampak sampingan berupa rusaknya lingkungan hidup pun akhirnya melewati ambang batas kewajaran, akhirnya kini dunia terancam kpunahan akibat kenaikan suhu bumi yang dikenal dengan issue ”Global Warming”.
Kini segalanya berubah, justru kelompok pemagang kapital kelas dunia sendiri yang kemudian terpecah, sebagian menyadari atas kekeliruan sistem perekonomian dunia yang mereka besarkan selama ini. Diantara mereka kini menjadi penggiat dalam mengoreksinya sekaligus “menebus dosa” atas andil besar mereka dalam merusak lingkungan hidup dengan kampanye “Global Warming”-nya. Bila di masa lalu mereka memanfaatkan elit yang rakus, tak peduli rakyat negara yang dibantunya termarginalkan dan kemudian perekonomian negara yang dibantu semakin terpuruk, kini sebaliknya. Yakni, mereka tidka bersahabat dengan elit yang korup dan bahkan menghindarinya melalui isu “the death of government”, “the end of state”, “bordeless world”, “global village” dan lain-lain. Bantuan yang mereka berikan dipersyaratkan untuk langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Keadaan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi bangsa kita, karena Indonesia sangatlah cocok untuk dijadikan obyek uji coba tatanan baru ekonomi dunia ke depan. Jumlah penduduk yang cukup besar (sekitar 245 juta) adalah pasar yang cukup besar. Kekayaan alam yang melimpah dan wilayahnya yang luas, serta letaknya yang berada di daerah tropis, sangat memungkinkan untuk dijadikan obyek percobaan model baru tata dunia ke depan.
Bangsa ini tidka perlu melawan siapa pun, tapi tidaklah pantas sebuah bangsa yang hidup dalam Negara yang dilimpahi kekayaan alam dan berkah yang berlebih menjadi pengemis dengan “batok emas”. Dan tidaklah lucu, rakyatnya harus kelaparan bagai tikus mati kelaparan di lumbung padi. Sebagai bangsa, memang tidak mungkin kita menutup diri dari pengaruh globalisasi, pengalaman sejumlah Negara malah sebaliknya bias memanfaatkan globalisasi.
Sebagai bangsa kita juga harus bias memanfaatkan globalisasi, sehingga tidak terus kehilangan momentum seperti yang dicontohkan negara tetangga, RRC umpamanya, ia berhasil mengeruk devisa yang sangat besar (lebih dari 2 triliun USD). Ternyata 86% perusahaan yang terdaftar dalam 10 (sepuluh) besar Money Market dunia adalah milik perusahaan RRC yang didaftarkan melalui perusahaan Negara-negara lain. Thailand berhasil menjadi pintu masuk perdagangan agro bisnis seperti durian, klengkeng, papaya, dan lain-lainnya. Padahal, asal usul buah-buahan tersebut adalah kenang-kenangan Bung Karno kepada Ratu Sirikit. Klengkeng yang berasal dari Indonesia kini membanjiri dunia, termasuk ke Indonesia tempat asal klengkeng tersebut.
Begitu juga Malaysia, kini menjadi penentu harga minyak kelapa sawit (CPO) dunia, sementara kebunnya sebagian besar berada di Indonesia. Kini Malaysia mencangkan sebagai pintu masuk Pariwisata Asia. Perusahaan penerbangan BUMN Malaysia, Air Asia, kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan berkah yang didatangkan adanya Pasar Uang. Setiap uang yang masuk ke kas Air Asia langsung menaikkan harga sahamnya. Kini jaringan penerbangan Air Asia sudah memasuki hamper seluruh kota besar Asia, bahkan juga ke Eropa. Dengan slogan Trully Asia, Malaysia dalam reklamenya kemudian menampilkan sejumlah kesenian Negara tetangga sesuai jairngan penerbangan Air Asia. Salah stau diantaranya adalan tarian Reog Ponorogo dan tarian Pendet dari Bali. Reaksi public spontan dikembangkan sejumlah elit berupa kemarahan rakyat kepada Malaysia, bendera Malaysia dibakar oleh demonstran di beberapa daerah. Sementara pemerintahan kita selama ini diam tidak melihat bahwa kearifan  dan keunggulan lokal kita begitu banyak bisa dijual kepada dunia untuk mendatangkan rezeki bagi rakyatnya.
Tata Dunia Baru
Maka ke depan kita haruss bergandengan tangan dengan siapa pun, bukan untuk meminta belas kasihan guna menambah utang melalui institusi keuangan dunia, tapi untuk bersama-sama bersatu padu mengkoreksi tata perekonomian dunia yang ada saat ini agar bisa menguntungkan semua pihak baik bagi pemegang kapital, rakyat negara-negara sahabat, dan terlebih negara-negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Di sisi lain, kita tidak perlu menghamba kepada siapa pun, tidka juga terhadap kelompok pemegang kapital yang nyata-nyata mengendalikan sistem perekonomian dunia. Penyikapan kita cukuplah dengan mengajak semua pihak untuk bekerjasama secara setara dengan prinsip saling menguntungkan. Karena bumi memang milik semua, tapi juga ironi kalau kekayaan alam pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang begitu melimpah ruah, namun rakyat kita kemudian jadi penonton dalam proses pengurasan kekayaan alam seperti yang terjadi selama ini.
Pendek kata, ke depan kita bias mandiri, bekerja sama dengan siapa pun apalagi dengan pemegang capital kelas dunia, untuk menyelamatkan dunia dari kepunahan, menciptakan keseimbangan baru agar penampilan dunia ke depan lebih sejuk, damai, penuh keseimbangan, dikelola secara terbuka untuk kepentingan bersama.
Ini bukan cuma wacana. Kalau kita perhatikan dunia sekarang dihebohkan dnegan krisis ekonomi secara bergantian, serta perang dunia ketika dalam bentuk “currency war”. China bermaksud menggeser peran US dolar sebagai mata uang yang diakui dunia. Artinya apa? Bentuk-bentuk mata uang adalah kesepakatan adanya Negara-negara dan merupakan diplomasi formal antar Negara, yang merupakan bentuk formal perantara tukar menukar komoditi antar Negara. Keberadaan negara diatur melalui eksistensi mata uangnya dan untuk itu dibuat aturan main pertukaran barang antar negara melalui diplomasi mata uang. Kesepakatan ini kini menjadi sumber pertikaian yang dianggap sebagai potensi perang dunia III.
Apakah negara-negara sudah tidak mengakui adanya sistem yang menjadi kesepakatan antar negara selama ini? Yang ternyata mendominasi mayoritas bangsa-bangsa di dunia selama ini? Lalu apa yang harus kita perbuat dalam menyikapi hal tersebut? Apakah diam saja dan sibuk urusan “tetek bengek” di dalam negeri yang tidak kunjung usai?
Untuk menyongsong perubahan tersebut, diperlukan prasarat dari diri kita yang harus kita wujudkan terlebih dahulu yaitu berupa perubahan sistem kenegaraan yang menjaamin kedaulatan berada di tangan rakyat, tidak terdistorsi, justeru oleh aturan kenegaraan yang diamanatkan dalam UUD seperti yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Untuk maksud tersebut diperlukan perubahan “mind set” segenap elit bangsa khususnya pimpinan nasional yang menempatkan rakyat sebagai majikan dan pemerintah adalah pelayan rakyat. Pilihan lain adalah Indonesia punah. (**)
*) Ir Liem Siok Lan MSc (Justiani) adalah Mantan Penasihat Presiden Thailand, Thaksin; Presiden CEO Asia Pasific SMarT Development and FInacing; Lulusan S2 McGill Canada; Jebolan S3 Cybernomics/Greenomics eDinar University.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants for single moms